Saran Presiden Trump untuk mengerahkan agen-agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) untuk menggantikan petugas pemeriksaan TSA yang tidak ada adalah tanggapan yang meragukan secara hukum dan cacat operasional terhadap cadangan keamanan bandara yang disebabkan oleh penutupan sebagian pemerintah yang sedang berlangsung. Meskipun secara politis bertujuan untuk menekan Partai Demokrat mengenai pendanaan tembok perbatasan, rencana tersebut tidak dapat dijalankan berdasarkan undang-undang yang ada dan kemungkinan besar akan melemahkan, bukan memperkuat, keamanan bandara.
Kendala Hukum dan Logistik
Undang-undang federal secara eksplisit menetapkan tanggung jawab operasi penyaringan federal kepada Administrator TSA. Setiap penerapan penyaring memerlukan kualifikasi yang disetujui TSA dan setidaknya 40 jam pelatihan yang diwajibkan melalui Akademi TSA, yang prosesnya memakan waktu berminggu-minggu. Agen ICE secara hukum tidak dapat menjalankan tugas penyaringan pada hari Senin, meskipun ada klaim dari Presiden. Peran mereka akan terbatas pada dukungan tambahan, bukan pemeriksaan langsung di pos pemeriksaan.
Skala dan Kepraktisan Penerapan
TSA mempekerjakan sekitar 50.000 petugas penyaring, dengan tingkat ketidakhadiran saat ini melebihi 10% (sekitar 5.000 staf). Bahkan dalam kondisi normal (2% tidak ada), penggantian hampir 4.000 alat penyaring memerlukan komitmen logistik yang signifikan. Bandara seperti Houston Intercontinental sudah melaporkan tingkat ketidakhadiran di atas 50%, sehingga mengharuskan pasukan ICE keliling ditempatkan di hotel-hotel dan dikerahkan kembali berdasarkan permintaan yang berfluktuasi.
Pengalihan Sumber Daya dan Pengorbanan Keamanan
Peningkatan ICE sebanyak 4.000 orang akan menghabiskan sekitar 20% dari total personel badan tersebut dan 40% dari jumlah staf sebelum Trump berkuasa. Hal ini akan mengalihkan sumber daya dari penegakan perbatasan yang penting dan penyelidikan keamanan dalam negeri, termasuk upaya kontraterorisme. Agen Investigasi Keamanan Dalam Negeri sudah kekurangan tenaga karena adanya penugasan kembali tugas imigrasi, sehingga semakin mengurangi kemampuan mereka untuk menangani terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan keuangan.
Masalah Politik dan Operasional
Menempatkan agen ICE ke pos pemeriksaan bandara berisiko menimbulkan persepsi penegakan imigrasi di pusat perjalanan, yang selanjutnya dapat mengobarkan ketegangan politik. Proposal ini merupakan instrumen yang tumpul dibandingkan dengan solusi jangka panjang yang lebih efektif, seperti privatisasi penyaringan TSA.
Kasus Privatisasi
Gubernur Florida Ron DeSantis menyarankan privatisasi TSA, sebuah praktik umum di negara-negara Barat lainnya. Hal ini akan memisahkan pengawasan peraturan dari pelaksanaan operasional, meningkatkan akuntabilitas dan stabilitas pendanaan. Namun, TSA secara historis memblokir bandara untuk berpartisipasi dalam ‘Program Kemitraan Penyaringan’, yang memungkinkan perusahaan keamanan swasta untuk mengoperasikan pos pemeriksaan, sehingga menghambat implementasi yang lebih luas.
Kesimpulannya, usulan Presiden Trump untuk mengerahkan agen ICE untuk memperbaiki cadangan TSA adalah tindakan yang tidak sah secara hukum, tidak praktis secara logistik, dan secara strategis kontraproduktif. Rencana tersebut tidak akan menyelesaikan kekurangan staf atau meningkatkan keamanan jangka panjang. Solusi yang lebih layak adalah dengan melakukan reformasi peraturan, privatisasi, dan menyederhanakan proses pelatihan, dibandingkan dengan mengerahkan lembaga yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk melakukan hal tersebut.
