Sebuah perusahaan keamanan penerbangan yang berbasis di Dubai berupaya untuk mendapatkan $15,3 juta utang yang belum dibayar oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya, dengan menargetkan dana yang disimpan oleh Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA). Kasus ini menyoroti dampak keuangan yang kompleks setelah pengambilalihan Taliban dan perjuangan yang sedang berlangsung untuk menegakkan putusan arbitrase internasional terhadap aktor non-negara dan aset mereka.

Perselisihan: Kontrak yang Salah

Konflik ini terjadi pada tahun 2018, ketika Olive Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Dubai, mendapatkan kontrak dengan Otoritas Penerbangan Sipil Afghanistan (ACAA) untuk menyediakan layanan keamanan di empat bandara internasional. Perjanjian ini bernilai sekitar $38 juta.

Namun, kemitraan tersebut memburuk dengan cepat. Olive Group menuduh ACAA melanggar kontrak melalui beberapa tindakan:
* Pemotongan Dana: Regulator menahan 10% pendapatan bulanan tanpa alasan yang jelas.
* Rintangan Administratif: Masalah visa dan personel memaksa Olive kehilangan kontrak keamanan yang menguntungkan dengan Kedutaan Besar Kanada.
* Pemutusan yang Salah: Pada tahun 2020, ACAA mengakhiri kontrak Olive tanpa proses penawaran, sehingga memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan lain dengan harga lebih tinggi. Para kritikus berpendapat bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh campur tangan politik dari Presiden Ashraf Ghani saat itu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang korupsi dan favoritisme.

Kemenangan Arbitrase

Olive Group memulai arbitrase di Dubai pada tahun 2021. Pada bulan November 2023, pengadilan arbitrase memenangkan Olive, memerintahkan pembayaran $15,3 juta ditambah bunga pasca-penghargaan 3%.

ACAA berusaha untuk menghindari keputusan tersebut, dengan alasan bahwa perebutan kekuasaan oleh Taliban menghalangi mereka untuk mendapatkan perwakilan hukum atau konsultan asing. Pengadilan tersebut menolak klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa kegagalan ACAA untuk hadir dalam proses selanjutnya di AS mengakibatkan keputusan wanprestasi.

Rintangan Yurisdiksi

Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Olive Group beralih ke sistem hukum AS untuk menagih utangnya. Mereka mengidentifikasi sumber dana potensial: biaya penerbangan yang dikumpulkan oleh IATA untuk maskapai penerbangan yang terbang melalui wilayah udara Afghanistan. Biaya-biaya ini disimpan di rekening bank Swiss atas nama negara Afghanistan sebelum pengambilalihan Taliban.

Olive mengajukan tuntutan ganti rugi di Washington, D.C., di mana IATA mempunyai kehadiran lobi yang signifikan. Perusahaan berpendapat bahwa IATA tunduk pada yurisdiksi di D.C. karena kantornya yang sudah lama berdiri, karyawan, dan aktivitas regulasinya di sana.

Namun, pengadilan federal di D.C. memutuskan melawan Olive Group berdasarkan yurisdiksi:
1. Tidak Ada Yurisdiksi Umum: IATA didirikan di Kanada, dan kantor pusatnya di Amerika Utara berada di Miami, bukan D.C.
2. Tidak Ada Yurisdiksi Khusus: Perselisihan ini muncul dari pengumpulan biaya di Swiss dan Afghanistan, bukan dari aktivitas lobi atau biaya kantor IATA di Washington.

Akibatnya, pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menghiasi dana yang disimpan oleh IATA, meskipun faktanya rekening tersebut berisi sekitar $3,1 juta.

Langkah Selanjutnya

Tidak terpengaruh, Olive Group telah mengajukan gugatan yang hampir sama di Distrik Selatan Florida, tempat kantor pusat IATA di Amerika Utara berada. Langkah ini bertujuan untuk membangun yurisdiksi yang tepat atas badan penerbangan internasional.

Sementara itu, kondisi keuangan sektor penerbangan Afghanistan telah berubah secara dramatis. Sejak mengambil alih kekuasaan, Taliban telah mengubah biaya penerbangan menjadi aliran pendapatan penting. Karena maskapai penerbangan menghindari wilayah udara Rusia karena sanksi, penerbangan melalui Afghanistan meningkat, dengan Taliban mengenakan biaya $700 per penerbangan. Hal ini menjadikan hak wilayah udara sebagai komoditas yang berharga, sehingga mempersulit upaya kreditor untuk mengklaim utang historis dari dana yang dihasilkan di bawah rezim baru.

Kesimpulan: Perjuangan hukum Olive Group menggarisbawahi sulitnya menegakkan penilaian keuangan di zona pasca-konflik. Meskipun arbitrase internasional menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, pengumpulan aset dari entitas seperti IATA atau pemerintah yang tidak diakui masih merupakan tantangan hukum yang kompleks, yang semakin diperumit oleh pergeseran geopolitik dan perubahan model pendapatan.